MASIHKAN JOGJA KOTA PENDIDIKAN ?

Tulisan ini diawali dari beberapa celetukan beberapa teman yang merasakan perubahan budaya intelektual di kampus. Beberapa yang dikeluhkannya ialah rendahnya minat diskusi dan literature mahasiswa. Bahkan, di berbagai kampus justru kegiatan yang sifatnya hura-hura dan hedonis justru lebih banyak diminati daripada kegiatan seminar atau diskusi-diskusi kecil mahasiswa.
Bahkan di salah satu fakultas di universitas negeri di Yogyakarta, ada fakta menarik yang perlu disuguhkan dalam tulisan ini. Sebutlah Fakultas x di Universitas x. Di fakultas tersebut salah satu wakil dekan berpesan kepada mahasiswa yang akan menyelenggarakan diskusi terbuka di kawasan gedung kuliah agar suara dan keramaiannya tidak mengganggu proses kuliah. Apabila dianggap mengganggu maka dekan tersebut akan mengambil tindakan. Tapi apa yang terjadi. Beberapa bulan berikutnya masih di sekitar kawasan tersebut, setiap pekan diadakan konser musik untuk menghibur pengunjung kantin di fakultas x tersebut. Padahal, suara musik tersebut sangat keras dan mengganggu proses kuliah. Namun, tetap saja konser musik itu diselenggarakan sepekan sekali.
Beda lagi menurut salah satu lulusan mahasiswa S2 yang sudah belajar di jogja sejak tahun 90an akhir, sebutlah namanya Anwar. Anwar mengatakan bahwa kondisi jogja sudah jauh berubah dibandingkan ketika pertama kali dia datang ke kota pelajar itu. Apabila dahulu mahasiswa S1 banyak yang menggunakan sepeda, kini bahkan mobil sudah lumrah dipakai oleh mahasiswa. Apabila dahulu mahasiswa S1 memiliki penampilan sederhana, kini kampus-kampus bagaikan peragaan busana dan pusat perbelanjaan yang dipenuhi oleh pengunjung yang memakai pakaian mencolok dan penuh gaya. Anwar menganggap budaya hedonis semakin kuat, dan sebaliknya budaya intelektual mahasiswa semakin menurun.

Tentu bisa saja salah anggapan Anwar tersebut. Tapi apabila banyak sekali Anwar-Anwar lain yang berkata sama, mungkin kita harus berani untuk melihat jogja lebih kritis. Masihkah Jogja kota Pendidikan?
Mungkin bagi mahasiswa yang berasal dari daerah Jakarta, Surabaya atau kota-kota besar lainnya apa yang dialami Anwar tidak terlalu dirasakan sebagai sesuatu yang bermasalah. Bagi mahasiswa yang berasal dari kota-kota besar, jogja masih merupakan kota yang lebih nyaman dan kondusif untuk berfikir dan kuliah. Masyarakatnya nyaman, transportasi mudah dan tidak macet, kriminalitas dan masalah social pun lebih sedikit. Bahkan di Jogja, banyak sekali penerbit buku sehingga mahasiswa bisa dengan mudah mendapatkan buku yang dicari.
Untuk itulah dalam tulisan ini Jogja akan dilihat sebagai sebuah kota dalam satu provinsi yang semakin maju. Bukan hanya dalam ekonomi, tapi politik dan budayanya sudah semakin terintegrasi dengan budaya global yang sangat baratdan dianggap maju tersebut. Lalu bagaimanakah dengan pendidikannya, apakah semakin teritegrasi dengan budaya global juga ? mungkin di tengah perkembangan kota Jogja sebagai kota metropolitan hal itu sulit dinafikan.

Jogja, Antara kota Pendidikan dan kota Metropolitan.
Kota Yogyakarta memiliki visi yang sangat mendukung pendidikan. Visi itu berbunyi ” Terwujudnya Kota Yogyakarta sebagai Kota pendidikan yang berkualitas, Pariwisata yang berbudaya, pertumbuhan dan pelayanan jasa yang prima, ramah lingkungan serta masyarakat madani yang dijiwai semangat Mangayu Hayuning Bawana”. Jelas dalam visi tersebut, pendidikan adalah yang pertama dibandingkan yang lainnya. Hal itu menunjukan secara kebijakan, sudah seharusnya bahwa pendidikan menjadi yang utama dan yang diutamakan.
Visi kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan tersebut kemudian diperjelas dengan misi yang berbunyi ”menjadikan dan mewujudkan lembaga pendidikan formal, non formal dan sumber daya manusia yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta kompetitif dalam rangka mengembangkan pendidikan yang berkualitas”. Dalam misi tersebut
Tapi, barangkali akan dijumpai kebijakan yang sebaliknya di lapangan. Mungkin kebijakan yang memutuskan ”pengembangan ruang dan kawasan pusat usaha di Jalan Solo, kaliurang, Godean, Wates, Monjali, yang didukung oleh pengembangan kebijakan pemberian insentif ekonomi pada kawasan prioritas di atas” (Buku Profil Penataan Ruang Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2003) sebagai sesuatu yang bertentangan dengan visi misi kota jogjakarta tersebut. Karena meskipun daerah-daerah tersebut berada diluar kawasan administrasi kota Yogyakarta, namun masih dalam kawasan aglomerasi kota Yogyakarta (bagi mahasiswa dan masyarakat umumnya tentu tidak akan menitikberatkan pada perspektif tentang batas-batas administrasi. Yogya adalah kota yogya dan kawasan aglomerasi tersebut. Sehingga ketika menyebutkan yogya kota pendidikan, sebenarnya sedang menunjukan yogya dan wilayah aglomerasinya).
Mungkin bisa dibayangkan apabila beberapa jalan tersebut dipenuhi oleh unit-unit usaha, maka apa yang akan terjadi pada mahasiswa dan siswa di daerah tersebut. Padahal, jalan-jalan yang disebut adalah kawasan pusat pendidikan yang mudah diakses. Tentu hal ini akan berdampak bagi kondisi kultur pendidikan di jogja. Misalkan ketika Ambarukmo Plasa dengan segala daya tariknya dididirikan di jalan Solo, apa yang akan terjadi dengan kultur mahasiswa Universitas Islam Negeri yang tidak jauh berada disana dan universitas-universitas lainnya. Begitu pula dengan kondisi pendidikan pada umumnya. Logikanya, semakin banyak alternatif akan semakin banyak pilihan yang dibuat. Pun dalam kerangka ini, semakin banyak pusat-pusat perbelanjaan di Jogja, maka semakin banyak pula pilihan untuk mengunjunginya. Kiranya, ini menjadi sebab meningkatnya hedonisme di jogja.
Sebagai kota pariwisata, memang jogja tidak bisa menghindar dari pilihan pengembangan pusat usaha seperti di atas. Berdasarkan data DIY tahun 2000, pariwisata menempati urutan yang cukup penting bagi perkembangan provinsi tersebut. Pada tahun 2000, pertanian menunjukan angka produk domestic regional bruto (menurut lapangan usaha atas dasar harga yang berlaku di DIY dengan angka 2.725.286 miliar rupiah. Satu tingkat dibawahnya adalah sector perdagangan, hotel dan restaurant dengan angka 2.473.179. hal ini menunjukan bahwa sector pertanian dan perdagangan-hotel-restaurant adalah dua sector yang paling banyak menampung mayoritas pekerjaan masyarakat DIY. Disusul industri pengolahan. Lalu pengangkutan dan komunikasi. Serta keuangan dan persewaan dan jasa perusahaan. Tentu, untuk kawasan Jogja dan aglomerasinya perdagangan,hotel dan restaurant menempati urutan yang paling pertama dibandingkan pertanian.
Dari data-data tersebut dapat dianalisa bahwa jogja mengalami dilema yang serius dalam mempertahankan citranya sebagai kota pendidikan. Mungkin apabila dilihat dari segi kuantitas, jogja (dan aglomerasi) masih mapan untuk disebut sebagai kota pendidikan dengan jumlah universitas tidak kurang dari 70. tapi secara kualitas, untuk menciptakan pendidikan yang mutakhir bisa diragukan. Dalam hal ini, pendidikan tidak berorientasi semata kepentingan negara dan kebutuhan sosial sehingga mengesampingkan orientasi pembentukan individu-individu yang memiliki kapasitas yang komprehensif dan integral.
Dalam pendidikan yang berorientasi pada kepentingan negara dan kebutuhan sosial, indikator kesuksesan pendidikan terlihat dari terpenuhinya kebutuhan pasar oleh institusi-institusi pendidikan yang ada. Indikator kesuksesan tersebut akan terlihat dari seberapa tinggi tingkat penyerapan sarjana oleh pasar. Dan seberapa baik kemampuan sarjana untuk memenuhi tuntutan pekerjaan dan pasar. Maka dalam kondisi ini, peningkatan kualitas kepemimpinan mahasiswa pun tidak dilakukan untuk meningkatkan kualitas individu mandiri mahasiswa dalam kehidupannya. Tapi didasari pemikiran bahwa dunia kerja akan sangat membutuhkan skill kepemimpinan sarjana sebagai sebuah modal sosial yang bisa meningkatkan keuntungan usaha.
Dalam kerangka pendidikan yang berorientasi pada kepentingan negara dan kebutuhan sosial ini kehadiran unit-unit usaha di kawasan pendidikan dianggap tidak terlalu bermasalah. Namun dalam kerangka pendidikan yang berorientasi pada pembentukan individu, kehadirannya (unit-unit usaha) tersebut jelas akan menjadi masalah besar. Karena perlu dimaklumi bersama bahwa unit-unit usaha tersebut akan hadir bersama dengan gaya hidup, pandangan, sikap, serta tradisi yang mendukung perkembangan pasar yang lebih bersifat materil. Bisa dibayangkan, bagaimana pasar dan media masa dipergunakan untuk menghegemoni dan membius mahasiswa dan insan pendidikan. Terlebih apabila mayoritas input mahasiswa dan pelajar itu berasal dari golongan atas dan menengah. Hal itu mengingat pendidikan yang semakin mahal dan lebih penting lagi ialah semakin sulit diakses oleh masyarakat golongan menengah ke bawah. Tentu kehadiran unit usaha itu sangat berpengaruh terhadap kondisi pendidikan di jogja, sehingga pantas apabila pertanyaan ”Masihkan jogja kota pendidikan?” menjadi pertanyaan masyarakat umu, bukan hanya Anwar.
Sebagai kota pendidikan, yogya mengalami dilema yang sangat kritis dengan hasrat perkembangan menuju kota metropolis (metropolitan secara umum diartikan sebagai sebuah kota besar yang kompleks dan modern, bukan pertanian). Sebenarnya tidak akan pernah menjadi masalah apabila perkembangan menuju kota metropolis tersebut didasari dan dikawal dengan visi sebagai kota pendidikan yang ketat. Tapi untuk Indonesia akan sulit rasanya keluar dari idiologi pembangunanisme yang menjadikan ekonomi sebagai pemimpin dalam pembangunan.
Jadi, untuk konteks Indonesia kota pendidikan tidak akan pernah bisa sinkron dengan kota metropolitan selama ekonomi menjadi pemimpin dalam pembangunan. Karena, ekonomi Indonesia sangat bergantung pada ekonomi dan pasar global. Padahal pasar global tentu tidak akan pernah menginginkan kebaikan bagi Indonesia. Kecuali menginginkan Indonesia tetap menjadi pangsa pasar yang besar. Artinya manusia Indonesia harus tetap dikondisikan sebagai konsumen yang baik. Maka Indonesia tidak boleh maju sehingga berpindah menjadi produsen yang produktif. Dan juga sebaliknya, Indonesia tidak boleh terlalu terpuruk sehingga tidak bisa menjadi konsumen yang konsumerisme lagi.
Maka di Indonesia apabila kota pendidikan bertemu dengan kota metropolitan, pendidikan tersebut akan beralih fungsi sebagai pengawal keinginan pasar global saja. Maka kualitas SDM yang dihasilkannya pun tidak akan terlalu jauh dari apa yang pasar global harapkan. Kecuali memang ada perubahan yang signifikan dan berani.
Oleh Kikam Zam
Mahasiswa fisipol UGM 2005